PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK January 27, 2009

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
KASUS PERUMUSAN PERDA KABUPATEN KOTA DI SUMATERA BARAT
Oleh: Rozidateno Putri Hanida

ABSTRAK

Tulisan singkat ini adalah sebuah hasil kajian terhadap peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik pada level terendah di era otonomi daerah, yaitu perumusan peraturan daerah di Kabupaten-Kota. Selama ini dinilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah bentuk keterlibatan yang semu, masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan seremonial, sedangkan pada tahapan yang lebih tinggi, banyak kasus usulan kebijakan yang merupakan kepentingan dasar masyarakat hilang di tengah jalan, tanpa masyarakat mampu mengadvokasinya. Melalui usaha meningkatkan posisi tawar dari masyarakat dan usaha dari pemerintah dengan mempersiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perundang-undangan dan kebijakan diharapkan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan menjadi sesuatu hal yang nyata.

Kata Kunci: Penguatan peran masyarakat, Perumusan Kebijakan Publik, Peraturan daerah

ASET DAERAH: BISAKAH MENJADI ASET MAYARAKAT MISKIN? April 23, 2008

 

Oleh: Rozidateno Putri Hanida[i],[ii]

 

 

Aset akan membuat orang berpikir untuk tujuan-tujuan jangka panjang dan memujudkan tujuan-tujuan tersebut menjadi kenyataan. Aset bukanlah pendapatan, pendapatan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perut sesaat, sedangkan aset mampu merubah pola pikir masyarakat. (read more)

---

[i] . Mahasiwa Jurusan Administrasi Negara Sekolah Pasca Sarjana Univeristas Gadjah Mada

 

[ii] Staf pengajar pada Universitas  Andalas Padang

PENDIDIKAN NASIONAL ”BERJALAN SESUAI RENCANA”…!!?? April 23, 2008

Oleh: Rozidateno Putri Hanida[1]dan[2]

Pemerintah Indosesia benar-benar sedang serius menjalankan agendanya sebagai ”pemerintahan yang baik”, pemerintah yang selalu berjalan dengan rencana dan pemerintah yang selalu terbuka serta pemerintah yang selalu konsisten dengan rencananya tersebut. Rakyat boleh menatap tak percaya, tapi ya seperti itulah adanya, apa-apa yang sebenarnya telah diagendakan dan direncakan oleh pemerintah untuk dalih percepatan pembangunan atau untuk menjaga kesinambungan pembangunan, akan terus melaju, tanpa satu kekutaan pun bisa mengontrol apalagi menghentikannya.

Haruskah sebegitu skeptisnya kita menilai pemerintahan kita saat ini? Dan tentunya semua kita dengan sisa rasa nasionalis yang ada akan mencoba menjawab dengan lebih baik, tapi kemudian alasan-alasan kebaikan yang coba disusun untuk memberikan pembenaran dibantahkan oleh fakta yang dipertontonkan secara terbuka didepan mata. Itulah yang terjadi dengan dunia pendidikan nasional kita. Pendidikan yang direncanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, benar-benar sedang diwujudkan, dengan memakai semboyan pendidikan untuk rakyat, pendidikan dari rakyat dan pendidikan oleh rakyat. Sehingga pemerintah cukup berperan sebagai penonton, dengan menarik diri dari tanggung jawab untuk tidak lagi ikut campur dengan persoalan-persoalan pendidikan.